Persyaratan Pendaftaran

  1. Mahasiswa aktif STT Atlas Nusantara yang telah lulus mata kuliah sesuai dengan skema sertifikasi yang akan diambil
  2. Merupakan peserta pendidikan formal dan atau pendidikan non formal dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerja STT Atlas Nusantara yang telah menempuh pendidikan formal atau pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh STT Atlas Nusantara
  3. Pemohon memahami proses Asesmen yang  mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
  4. Pemohon  mengisi formulir Permohonan Sertifikasi  (APL-01) yang dilengkapi dengan bukti:
    1. Pemohon menyerahkan pas photo berlatarbelakang merah ukuran 3×4 sebanyak 4 Lembar
    2. Copy KTP
    3. Copy Transkip nilai mata kuliah sesuai dengan persyaratan dalam skema sertifikasi
    4. Copy sertifikat pelatihan atau bukti lain yang mendukung jika ada
  5. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL-02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
  6. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
  7. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
  8. LSP STT Atlas Nusantara menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

 

Biaya Sertifikasi

  1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen dan administrasi
  2. Biaya sertifikasi adalah:
    1. Sertifikasi: Rp. 750.000,-
    2. Sertifikasi ulang: Rp. 500.000,-
  3. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport dan akomodasi & konsumsi pemohon

 

Proses Asesmen

  1. Asesmen Pemantauan Keamanan Jaringan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
  2. LSP  STT Atlas Nusantara menugaskan Asesor Kompetensi  untuk melaksanakan Asesmen
  3. Asesor memilih  perangkat asesmen dan metoda asesmen  untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
  4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati  rincian rencana asesmen dan proses asesmen  dengan Peserta Sertifikasi
  5. Asesor melakukan pengkajian  dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung  yang disampaikan pada  lampiran dokumen  Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
  6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten  dan yang belum memenuhi aturan bukti   direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke Proses Uji Kompetensi.

 

Proses Uji Kompetensi

  1. Uji kompetensi Pemantauan Keamanan Jaringan dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan,  pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
  2. Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang ditetapkan;
  3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
  4. Hasil proses uji kompetensi  yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM  direkomendasikan “Belum Kompeten”

 

Keputusan Sertifikasi

  1. LSP  menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi  mencukupi untuk:
    1. mengambil keputusan sertifikasi;
    2. melakukan penelusuran apabila terjadi  banding
  2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui  proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.
  3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi  memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman  proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
  4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
  5. LSP menerbitkan  sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

 

Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

  1. LSP STT Atlas Nusantara berhak melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat apabila pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSP STT Atlas Nusantara.
  2. LSP STT Atlas Nusantara membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
  3. LSP STT Atlas Nusantara membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

 

Pemeliharaan sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP STT Atlas Nusantara melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu:

  1. Evaluasi rekaman kegiatan minimal sekali dalam setahun
  2. Evaluasi asesi (sampling)
  3. Witness (bila diperlukan)

 

Proses Sertifikasi Ulang

  1. Sertifikasi Ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal
  2. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

 

Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat pemantauan keamanan jaringan harus menandatangani persetujuan untuk:

  1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
  2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
  3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP STT Atlas Nusantara dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP STT Atlas Nusantara dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
  4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP STT Atlas Nusantara setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP STT Atlas Nusantara yang menerbitkannya

 

Banding

  1. Peserta dapat mengajukan banding jika mendapatkan hasil yang tidak sah dan/atau proses tidak sah atau tidak adil
  2. Banding dapat dilakukan peserta pada:
    1. Tahap pra-asesmen dimana calon peserta dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses uji kompetensi.
    2. Tahap Proses asesmen dimana peserta direkomendasikan harus mengikuti uji kompetensi.
    3. Tahap Keputusan uji kompetensi dimana peserta dinyatakan belum kompeten.
    4. Tahap penetapan oleh LSP STT Atlas Nusantara dimana dalam pleno LSP STT Atlas Nusantara mensahkan/tidak mensahkan rekomendasi asesor.
  3. LSP STT Atlas Nusantara menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
    1. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapinya, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
    2. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
    3. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
  4. LSP STT Atlas Nusantara membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding direspon secara konstruktif dan tidak memihak.
  5. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
  6. LSP STT Atlas Nusantara bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP STT Atlas Nusantara menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
  7. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
  8. LSP STT Atlas Nusantara memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.