JAKARTA – Menjawab kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pada masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerapkan beberapa kebijakan. Salah satunya, percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, percepatan sertifikasi kompetensi dan pengedaran Tenaga Kerja Asing (TKA). 

Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktifitas, Kemenaker Khairul Anwar mengatakan, percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat melalui sistem pelatihan kerja nasional. Setiap tenaga kerja, menurutnya melalui proses seleksi dapat mengikuti program diklat berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga diklat profesi. Yang ditunjang oleh sarana, infrastruktur yang memenuhi standar Internasional.

“Lulusannya langsung kita berikan sertifikasi uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP),” ujar Khairul Anwar di Sarasehan bersama wartawan, Jumat (9/10). Ia mengungkapkan, pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) per-lu dikembangkan standar kompetensi kerja sesuai kebutuhan industri, selain itu pula perlu penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan. Tentunya, menurut Khairul, program diklat disesuaikan berdasarkan standar kompetensi kerja dan berbasis kompetensi. Sementara, lanjut Khairul, pada penguatan lembaga sertifikasi kompetensi dapat diterapkan dengan uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang disesuaikan kebutuhan industri. Sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan pun memperoleh pengakuan dari industri. “Targetnya adalah usia putus sekolah, korban PHK usia produktif, bii dengan pelatihan kerja, pema-gangan dan kewirausahaan.” ungkapnya.

Sumber dari BPS pada Mei 2015 menyebutkan, jumlah usia kerja 15 ke atas sebanyak 184,6 juta orang. Dimana jumlah angkatan kerja sebanyak 128,3 juta dan sisanya 56,3 juta bukan angkatan kerja. Menurut Khairul, dua hal yang menjadi tantangan negara Indonesia adalah kesiapan menyambut MEA dan bonus demografi. “Dampak positif MEA adalah perluasanpasar dan lapangan kerja yang luas. Tapi negatifnya perlu kita sikapi seperti TKA terampil dan emigrasi TKI ke negara ASEAN,” tuturnya. Ia menyebutkan, beberapa sektor prioritas MEA 2015 adalah pada sektor barang ada tujuh yakni produk berbasis agro, otomotif, elektronika, produk karet, tekstil dan produk tekstil, perikanan dan produk dari kayu. Sementara pada sektor jasa ada lima yakni penerbangan, jasa online, pariwisata, kesehatan dan logistik. 

Sementara itu. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F Abdurahman menyebutkan, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan salah satunya dengan usulan penggunaan dana pengembangan keahlian dan ketrampilan (DPKK) dari wajib pajak perusahaan pengguna TKA. “Kita asumsikan TKA saat ini ada 7 ribu kah 100 dolar AS per bulan berapa? Ini dibayarkan dimuka dalam 1 tahun, jumlah sangat besar. Kenapa tidak dikembalikan untuk peningkatan tenaga kerja?” ujar Sumarna F Abdurahman, (nas)

(http://kemnaker.go.id/berita/binalattas/naker-wajib-bersertifikasi-profesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *